Penyelenggaraan Pend. oleh Lembaga Pendidikan ASING DI Indonesia

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH

LEMBAGA PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang     :        bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di Indonesia, perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan asing di wilayah Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;

Mengingat       :  1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4916;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4.    Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5.    Keputusan Presiden  Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Keputusan Presiden  Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan          :     PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.    Satuan pendidikan bersama adalah satuan pendidikan hasil kerjasama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi.

2.    Pemrakarsa adalah lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi yang bersama-sama mengusulkan pendirian satuan pendidikan atau penyelenggaraan program.

3.    Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

(1)  Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya  dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)  Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Pasal 3

(1)  Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  didasarkan atas :

a.   perjanjian kerja sama antara satuan pendidikan negara asing dengan satuan pendidikan negara Indonesia;

b.   rencana induk pengembangan satuan pendidikan.

(2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud    pada ayat (3) butir b sekurang-kurangnya memuat :

  1. peserta didik;
  2. sistem pendidikan;
  3. kurikulum;
  4. proses pembelajaran;
  5. pendidik;
  6. tenaga kependidikan lainnya;
  7. sarana dan prasarana;
  8. penilaian;
  9. akreditasi;
  10. pengelolaan; dan
  11. pembiayaan.

Pasal 4

(1)      Peserta didik pada satuan pendidikan bersama terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)      Penerimaan peserta didik diatur oleh satuan pendidikan bersama.

Pasal 5

(1)      Pendidik pada satuan pendidikan bersama memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar pendidik satuan pendidikan negara asing.

(2)      Jumlah pendidik warga negara Indonesia pada satuan pendidikan bersama sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).

(3)      Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi  (TIK).

(4)      Untuk Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat, jumlah pendidik yang berpendidikan S2/S3 sesuai bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen).

(5)      Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, jumlah pendidik yang berpendidikan S2/S3 sesuai bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) .

(6)      Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan yang sederajat, jumlah pendidik yang berpendidikan S2/S3 sesuai bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi adalah paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

(1)    Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya meliputi pimpinan satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.

(2)  Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan bersama memenuhi Standar Tenaga Kependidikan yang diperkaya dengan standar tenaga kependidikan satuan pendidikan negara asing.

(3)  Jumlah tenaga kependidikan selain pimpinan satuan pendidikan adalah 100% (seratus persen) warga negara Indonesia.

(4)  Pimpinan satuan pendidikan bervisi internasional dan mampu membangun jejaring internasional.

Pasal 7

(1)    Program studi atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama  dapat menggunakan sistem pendidikan yang berlaku di negara lain.

(2)    Penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.

(3)    Dalam hal penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan disiplin ilmu agama, Menteri memberikan izin setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Pasal 8

(1)   Kurikulum disusun berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang diperkaya dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan negara asing.

(2)   Kurikulum untuk SMA/MA, SMK disusun  dalam sistem kredit semester.

(3) Kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib memuat mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Proses Pembelajaran

(1)  Proses pembelajaran pada satuan pendidikan bersama memenuhi Standar Proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran satuan pendidikan negara asing.

(2)  Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah lain dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa enterprenuer, jiwa patriot, dan jiwa inovator.

(3)  Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran dilakukan dengan berbasis TIK.

(4)  Pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, bahasa   Indonesia wajib menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

(5)  Pembelajaran mata pelajaran matematika, kelompok sains,  dan kelompok kejuruan menggunakan bahasa Inggris.

(6)  Pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat  (5) untuk sekolah dasar atau yang sederajat yang menerima peserta didik WNI dimulai pada kelas 4.

Pasal 10

(1)    Penilaian pada satuan pendidikan bersama menerapkan Standar Penilaian yang diperkaya dengan model penilaian satuan pendidikan negara asing.

(2)  Satuan pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik warga negara Indonesia untuk mengikuti Ujian Nasional.

Pasal 11

Akreditasi

Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengikuti akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional  Sekolah/Madrasah (BAN–S/M).

Pasal 12

(1)    Sarana dan prasarana pada satuan pendidikan bersama memenuhi Standar Sarana dan Prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana satuan pendidikan negara asing.

(2)    Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK.

(3)    Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia.

(4)    Sarana dan prasarana dilengkapi dengan ruang multi media dan klinik sesuai dengan standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 13Penge

Pengelolaan pada satuan pendidikan bersama :

a.   memenuhi Standar Pengelolaan yang diperkaya dengan model pengelolaan satuan pendidikan negara asing.

b.   memperoleh sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000 paling lama 3 (tiga) tahun penyelenggaraan satuan pendidikan berjalan.

c.   menjalin hubungan “sister school” dengan sekolah unggul dari negara anggota OECD dan/atau negara lain yang mempunyai keunggulan dalam bidang pendidikan.

d.   menerapkan prinsip kesetaraan gender dan multi-kultural dalam segala aspek pengelolaan sekolah.

e. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat internasional.

Pasal 14Pema

(1)    Pembiayaan pada satuan pendidikan bersama memenuhi standar pembiayaan yang  merupakan perpaduan antara ketentuan pendanaan pendidikan bertaraf Internasional dan standar pembiayaan satuan pendidikan negara asing.

(2)  Menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai target yang ditetapkan.

Pasal 15

(1)  Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan diberi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

(2)  Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan kejuruan dan lulus ujian, memperoleh ijazah/STTB dan sertifikat kompetensi.

(3)  Khusus peserta didik warga negara Indonesia (WNI) wajib mengikuti ujian nasional (UN) pada satuan pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagai penyelenggara UN.

(4)  Warga negara asing (WNA) lulusan satuan pendidikan hasil kerjasama yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Indonesia harus lulus UN atau ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK).

Pasal 16

(1)  Satuan pendidikan hasil kerjasama satuan pendidikan asing dengan satuan pendidikan di Indonesia dapat beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

(2)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 17

Tatacara pendirian satuan pendidikan bersama meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

a.    usul rencana pendirian satuan pendidikan oleh pemrakarsa;

b.    rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/ kota dan Provinsi mengenai rencana pendirian satuan pendidikan atau penyelenggaraan program pendidikan;

c.    pemberian pertimbangan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

d.    usul pendirian satuan pendidikan oleh pemrakarsa; dan

e.    pengesahan pendirian satuan pendidikan oleh Menteri sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 18

Pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian satuan pendidikan bersama kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan dilengkapi :

a.    perjanjian kerjasama pemrakarsa;

b.    hasil studi kelayakan;

c.    rancangan anggaran dasar (AD) pendirian badan hukum pendirian (BHP);

d.    referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama enam tahun;

e.    rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi;

f.     rencanainduk pengembangan satuan pendidikan;

g.    rencana umum tata ruang (RUTR);

Pasal 19

(1)  Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan asing, Menteri Pendidikan Nasional memberi pertimbangan persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian satuan pendidikan asing.

(2)  Pemberian pertimbangan persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :

a.    pertimbangan instansi terkait;

b.    pertimbangan tim pengendali.

Pasal 20

(1)  Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah menerima pertimbangan persetujuan atas rencana pendirian satuan pendidikan bersama, Pemrakarsa mengajukan usul pengesahan pendirian satuan pendidikan bersama kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang dilengkapi dengan bukti persyaratan :

a.    Perjanjian kerjasama pemrakarsa;

b.    Referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber  pembiayaan selama 6 (enam) tahun;

c.    AD BHP, akte notaris atau bukti pendirian lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia yang sah dan BHP;

d.    Sertifikat/bukti kepemilikan atau hak pakai tanah;

e.    Bukti kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan dan/atau hak pakai/sewa sarana dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

(2)  Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemrakarsa tidak dapat melengkapi bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertimbangan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak berlaku.

(3)  Pemberian izin atau penolakan atas usul pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

(4)  Izin pendirian satuan pendidikan diberikan hanya untuk satu lokasi.

Pasal 21

Tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 22

(1)  Usul perpanjangan izin dilakukan antara 9 (sembilan) sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin pendirian.

(2)  Perpanjangan izin pendirian diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin pendirian;

(3)  Perpanjangan izin pendirian dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi oleh tim pengendali.

(4)  Perpanjangan izin sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(5)  Apabila perpanjangan izin pendirian belum terbit setelah 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin pendirian, satuan pendidikan bersama tidak boleh memberima peserta didik baru.

(6)  Apabila usul perpanjangan izin pendirian ditolak, satuan pendidikan wajib menyelesaikan sisa peserta didik selambat-lambatnya 6 tahun atau menyalurkan atau memindahkan peserta didik pada satuan pendidikan lain yang sama jenjang dan jenisnya.

Pasal 23

(1)  Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan bersama dilakukan secara berkala oleh Tim Pengendali dan Inspektorat Jenderal.

(2)  Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, sistem pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan lainnya, sarana dan prasarana, penilaian, akreditasi, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3)  Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Menteri Pendidikan Nasional  dengan tembusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah.

Pasal 24

(1)  Penyelenggara satuan pendidikan bersama wajib menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat.

(2)  Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengisi formulir-formulir yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 25

(1)  Pelanggaran terhadap peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi :

a.    teguran tertulis;

b.    pelarangan menerima peserta didik baru;

c.    pencabutan izin pendirian.

(2)  Sanksi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diberikan setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Pengendali dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 26

(1)  Penutupan satuan pendidikan bersama merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan bersama oleh Menteri;

(2)  Penghapusan sekolah dilakukan apabila:

a.    satuan pendidikan bersama sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan bersama.

b.    satuan pendidikan bersama tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; atau

c.    izin pendirian telah berakhir dan tidak diperpanjang atau usul perpanjangannya ditolak.

(3)  Apabila terjadi penutupan satuan pendidikan bersama, pemrakarsa wajib :

a.   menyelesaikan peserta didik selambat-lambatnya 6 (enam) tahun atau menyalurkan atau memindahkan peserta didik pada satuan pendidikan lain yang sama jenjang dan jenisnya.

b.   menyelesaikan pembayaran pendidik dan tenaga kependidikan dan memulangkan yang berasal dari negara lain selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

c.   Menyerahkan aset kepada satuan pendidikan Indonesia atau sesuai dengan perjanjian kerjasama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 27

(1)  Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Mendikbud Nomor 0184/o/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia khususnya Bab III Tenatng Sekolah Internasional dinyatakan tidak berlaku.

(2)  Sekolah internasional yang telah ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3)  Sekolah internasional dan sekolah asing jenis lainnya yang telah ada di wilayah NKRI yang lahir atas dasar kerjasama asing dengan lembaga di Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau menyesuaikan dengan ketentuan satuan pendidikan yang berlaku mengacu standar nasional pendidikan dan standar negara maju (OECD) atau negara yang mempunyai program studi yang unggul bertaraf internasional.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan dan bantuan hukum I,

TTD.

Muslikh, S.H.

NIP 131479478

Tentang gun4w4nseti4di

I am a headmaster
Pos ini dipublikasikan di pendidikan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s